Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRK menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, keanggotaan DPRK umumnya diisi melalui mekanisme pemilihan umum. Namun, khusus di daerah tertentu, termasuk di wilayah Papua, terdapat mekanisme pengangkatan anggota DPRK sebagai bagian dari pengakuan terhadap kekhususan daerah.

Di Kota Sorong, mekanisme pengangkatan anggota DPRK kembali diterapkan pada periode 2024–2029. Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam memastikan keterwakilan masyarakat secara lebih adil dan inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat adat dan unsur tertentu yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan budaya daerah.

Dasar Hukum Mekanisme Pengangkatan

Mekanisme pengangkatan anggota DPRK non-pemilu memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Pengaturannya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kebijakan negara dalam memberikan kekhususan dan keistimewaan bagi daerah tertentu.

Secara umum, mekanisme ini merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta aturan khusus terkait otonomi khusus Papua. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi daerah untuk menghadirkan wakil-wakil masyarakat tertentu di lembaga legislatif tanpa melalui proses pemilihan umum langsung.

Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk:

• Menjamin keterwakilan masyarakat adat dan kelompok khusus;
• Menjaga keseimbangan sosial dan politik di daerah;
• Mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam sistem demokrasi modern;
• Memperkuat persatuan dan stabilitas daerah.

Dengan demikian, mekanisme pengangkatan bukanlah bentuk pengabaian demokrasi, melainkan pelengkap untuk memastikan demokrasi berjalan secara substantif dan berkeadilan.

Perbedaan dengan Mekanisme Pemilihan Umum

Anggota DPRK hasil pemilihan umum dipilih langsung oleh rakyat melalui proses elektoral yang dilaksanakan secara nasional. Sementara itu, anggota DPRD melalui mekanisme pengangkatan ditetapkan berdasarkan proses seleksi khusus yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan utama keduanya terletak pada:

Cara Penetapan

Anggota DPRK terpilih melalui pemilu ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak, sedangkan anggota DPRD pengangkatan ditetapkan melalui mekanisme seleksi dan penetapan oleh pihak berwenang sesuai aturan yang berlaku.

Tujuan Keterwakilan

Mekanisme pengangkatan bertujuan memperkuat representasi kelompok masyarakat yang secara struktural sulit terakomodasi melalui pemilu.

Kedudukan dan Hak

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, anggota DPRD pengangkatan memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara dengan anggota DPRD hasil pemilihan umum.

Dengan kedudukan yang setara tersebut, seluruh anggota DPRD, baik yang berasal dari pemilu maupun pengangkatan, bekerja secara kolektif dalam menjalankan fungsi lembaga.

Tahapan Mekanisme Pengangkatan

Proses pengangkatan anggota DPRD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan transparan. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa calon anggota DPRD yang diangkat benar-benar memenuhi kriteria dan mampu menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Secara umum, tahapan mekanisme pengangkatan meliputi:

1. Penjaringan dan Pengusulan

Tahap awal dilakukan melalui penjaringan calon dari unsur masyarakat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaringan ini dapat melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya yang memiliki legitimasi di tengah masyarakat.

2. Verifikasi dan Seleksi

Calon yang diusulkan kemudian melalui proses verifikasi administratif dan seleksi untuk memastikan kelengkapan persyaratan, integritas, serta kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Penetapan

Hasil seleksi disampaikan kepada pihak berwenang untuk ditetapkan secara resmi sebagai anggota DPRD melalui mekanisme pengangkatan.

4. Pengucapan Sumpah/Janji

Setelah penetapan, anggota DPRD pengangkatan mengucapkan sumpah atau janji jabatan dalam rapat paripurna DPRD sebagai tanda resmi dimulainya masa jabatan.

Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Peran Strategis Anggota DPRD Jalur Pengangkatan

Anggota DPRD yang diangkat melalui mekanisme khusus memiliki peran strategis dalam memperkaya perspektif dan kebijakan legislatif daerah. Mereka diharapkan mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai lokal dengan kebijakan pemerintahan daerah.

Peran strategis tersebut antara lain:

• Menyuarakan kepentingan masyarakat adat dan kelompok khusus;
• Memberikan masukan berbasis kearifan lokal dalam pembahasan kebijakan;
• Memperkuat legitimasi sosial DPRD di tengah masyarakat;
• Mendorong kebijakan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Keberadaan anggota DPRD jalur pengangkatan juga diharapkan dapat memperkuat harmoni sosial serta mencegah terjadinya kesenjangan representasi dalam lembaga legislatif.

Kontribusi terhadap Demokrasi Daerah

Mekanisme pengangkatan anggota DPRD merupakan bagian dari pengembangan demokrasi yang kontekstual dan adaptif. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan, tetapi juga sebagai upaya memastikan seluruh elemen masyarakat memiliki ruang representasi yang adil.

Di Kota Sorong, penerapan mekanisme ini diharapkan mampu:

• Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan;
• Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan DPRD;
• Menjaga stabilitas sosial dan politik daerah;
• Mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan keterwakilan yang lebih beragam, DPRD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penutup

Mekanisme pengangkatan anggota DPRD Kota Sorong merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan daerah yang berlandaskan pada pengakuan terhadap kekhususan dan keberagaman masyarakat. Melalui dasar hukum yang jelas, tahapan yang terstruktur, serta tujuan representasi yang kuat, mekanisme ini diharapkan mampu memperkaya kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ke depan, DPRD Kota Sorong berkomitmen untuk terus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada publik. Dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, DPRD diharapkan dapat menjadi lembaga perwakilan rakyat yang semakin kuat, inklusif, dan berpihak pada kepentingan seluruh warga Kota Sorong.